1. Islam Menyatu dengan Pranata Politik Local
Islam datang ke Indonesia terbukti dilakukan dengan secara damai.[1] Berbeda dengan penyebaran islam yang dilakukan di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan pendudukan wilayah oleh militer Muslim. Islam masuk ke Indonesia setelah kehancuran Baghdad sehingga menyebabkan pedagang muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke araha Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara.[2]
Bersamaan dengan para pedagang dating pula dai-dai dan musafir-musafir sufi. Dari perdagangan tersebut terjadilah hubungan timbale balik, sehingga terbentuklah perkampungan masyarakat Muslim. Pertumbuhan perkampungan ini malin meluas sehingga perkampungan itu tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi membentuk struktur pemerintahan dengan mengangkat Meurah Silu, kepala suku Gampung Samudra menjadi Sultan Malik as-Sholeh.
Dari paparan diatas dapat dijelaskan bahwa tersebarnyaIslam ke Indonesia adalah melalui : perdagangan, Dakwah, Perkawinan, Pendidikan, tasawuf dan tarekat, dan kesenian.[3]
2. Ulama Sebagai Legitimator Politik Kerajaan
Pengaruh ini dapat dilihat dalam system pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam Indonesia seperti konsep khilafah atau kesultanan yang sering kita jumpai dalam kerajaan-kerajaan seperti Aceh, Mataram, Demak, Banten, dan Tidore.[4]
3. Pemberontakan Rakyat Terhadap Belanda
a. Perang Diponegoro
Ulama atas nama Islam menggalang kekuatan untuk melawan penjajah. Terjadilah perang jawa (1825-1830 M) dipelopori pangeran Diponegoro didampingi Kiai Mojo (1873-1905 M). walaupun perang besar ini berakhir dengan kekalahan, tetapi peran politik ulama telah menjadi pelajaran politik umat Islam Indonesia. Penggalangan atas nama Islam telah memupuk cinta tanah air dan anti kolonial. Nilai “perang sabil” yang dicanangkan oleh para ulama selalu menjadi landasan yang kuat dalam ketahanan umat untuk mengusir dan melawan kolonial.
b. Kalangan Petani (1888 M)
Ketika penjajahan Belanda semakin meluas, maka muncullah gerakan protes petani dipimpin oleh ulama lokaluntuk melawan Belanda dan pembantu-pembantu raja-raja tradisional yang dianggap kafir. Para petani dan ulama lokal menganggap gerakan itu sebagai perang suci, perang terhadap kafir. Diantara gerakan protes petani lokal yang dianggap terbesar adalah yang terjadi di Cilegon. Dengan faktor: situasi kolonial yang menghipit kehidupan rakyat, kondisi yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam, pelarangan Umat Islam melakukan Ibadah, tindakan yang semena-mena, penggusuran tanah milik rakyat yang suburuntuk tanaman tebu, kerja paksa, pajak yang memeras, dan lain-lain. [5]
1. Pergeseran Politik Keagamaan dari Istana kepada rakyat atau Ulama
Dengan keadaan demikian (rakyat resah dan menderita), mendorong para kiai, ulama, atau haji untuk menghimpun rakyat tampil sebagai pemimpin dengan cara menghubungi beberapa pesantren. Melalui khutbah-khutbahnya mereka membantu rakyat membebaskan diri dari tindakan pemerasan Bekanda dengan melakukan perang jihad. Mereka berhasil mendapatkan dukungan luas. Namun, karena gerakan protes itu hanya bersifat lokal, kurang terkoordinasi dengan matang, maka gerakan itu dengan cepat dapat ditumpas oleh Belanda. Gerakan seperti ini belum dapat mengubah karena hanya berupa letupan seketika.[6]
2. Perbandingan Politik Islam Era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi
a. Era Orde Lama
Sejak masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami masa yang disebut Orde Lama (10 oktober 1956). Majelis konstituante hasil pemilu 1955 mulai bersidang di Bandung 10 November 1956 untuk merumuskan UUD. 1949, UUD 1945 telah diganti menjadi RIS, ketika Indonesia kembali ke Republik persatuan 1950, UUD masih bersifat sementara. Oleh karena itu, Majelis Konstituante bertugas merumuskan UUD yang sah dan tetap.
Perdebatan muncul pada BPUPKI yang akan merumuskan rancangan UUD sebagai persiapan menghadapi Indonesia merdeka. Dalam majelis konstituante1955, menyalurkan aspirasi secara demokratis untuk membentuk Negara. Apakah Negara ini republik Islam Indonesia atau cukup Republik Indonesia saja? Apakah lambang dan benderanya dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Apakah hukum Islam yang didasarkan Al-Quran dan Hadis dapat digunakan dalam kehidupan baik perorangan, keluarga, masyarat, maupun Negara? Tuntutan tersebut dengan sebab:[7]
Ø Islam adalah sebuah konsep yang utuh yang tidak membedakan negara dan masyarakat
Ø Islam telah tampil dalam sejarah Indonesia dalam proses terbenntuknya negara dan bangsa sejak zaman sultan beserta ulama-ulama melawan kolonial.
Ø Kenyataan bahwa secara kuantitatif mayoritas rakyat Indonesia adalah Islam.
Pada tanggal 5 juli 1958 presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden RI/panglima Tertinggi Angkatan Perang. Isi dekrit :[8]
Ø Pembubaran Majelis Konstituante
Ø Kembali ke UUD 1945 dan mencabut UUD sementara
Ø Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
Pada masa Demokrasi terpimpin, Masyumi dan PSII dibubarkan. Akan tetapi masih ada wakil umat Islam di Parlemen, yaitu NU. Pertentangan terjadi dimana-mana. Secara umum, pada tahun 1960-an terdapat golongan NU, PNI, dan PKI. Ketiganya adalah pendukung Nasakom yang dimaksudkan sebagai ide pemersatu, tapi pada kenyataanya malah menjadi unsur pemecah belah. Tahun 1964, PKI melancarkan berbagai aksi: merebut tanah perkebunan, tanah wakaf, melakukan penggerebegan dan penganiayaan. Tahun 1965, terjadi bentrokan antara PKI dan Islam.
Peristiwa ini telah mengembangkan kerjasama yang baik antara kelompok tentara dan kelompok / organisasi Islam melawan PKI. Tahun 1966, aksi pemuda, mahasiswa, pelajar dan ABRI berhasil menurunkan Soekarno dan membubarkan PKI serta melarang semua ajaran komunis di Indonesia.[9]
b. Era Orde Baru
Sejak terjadinya G30S PKI,kedudukan Soekarno semakin kritis. Aksi pemuda yang disebut sebagai “angkatan” seperti yang tergabung dalam KAMI dan KAPPI, dimana HMI mempunyai peranan sangat penting,turun ke jalan menuntut: (1) turunkan harga, (2) bubarkan PKI, (3) anti penyelewengan. Orde Baru menunjuk kepada tatanan dengan tujuan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila pertama. Dengan demikian Soeharto meraih kekuasaan berdasarkan sebuah koalisi para perwira militer, organisasi-organisasi Muslim dengan golongan Kristen.[10]
Orde Baru mengalami banyak perubahan. Restrukturisasi politik, dilakukan tidak hanya dalam penyederhanaan partai politik tapi juga dalam bentuk penyadaran pentingnya persatuan.
Menjelang diberlakukannya asas tunggal, semula umat islam banyak yang cemas karena UU no.8/1985 mewajibkan semua ormas mencantumkan asas tunggal yang berarti dilarang mencantumkan asas lain sebagai ciri khas atau identitas sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai golongan, umat Islam dengan segala keberaniannya menerima pancasila sebagai asas tunggal sambil berusaha untuuk mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Setelahh asas tunggal diterima, umat Islam mulai berjuang untuk berbagai masalah, mulai dari masalah pernikahan, hubungan umat dengan pemerintah, hingga masalah ekonomi.[11]
Namun Soeharto adalah seorang yang dikatakan melanjutkan politik Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa umat Islam harus diberikan fasilitas. Dengan demikian umat tersebut berkembang dan asyik dalam bidang sosial keagamaan saja, tapi dalam bidang politik tidak diberi kesempatan.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa kebijakan Soekarno dan Soeharto terhadap pergerakan Muslim ternyata sama. Yaitu membedakan aspek keagamaan dan aspek politik.[12]
Sampai tanggal 19 Mei 1998 tidak ada tanda-tanda Soeharto akan lengser. Yang terlihat justru Soeharto akan menggunakan militer untuk menghabisi gerakan pro demokrasi. Namun karena desakan dari banyak pihak terutama para ulama dan tokoh nasional, agar membatalkan rencana demi menghindari jatuhnya banyak korban, Amien setuju mengurungkan niatnya untuk memimpin apel akbar Tugu Monas 20 Mei 1998, yang diikuti ratusan ribu rakyat. Tak dapat dipungkiri rencana apel akbar di Monas itu adalah salah satu faktor utama yang membuat soeharto akhirnya memilih mundur, pada tanggal 21 Mei 1998. Dan melantik Habibie, yang merupakan wakil, menjadi Presiden RI.[13]
c. Era Orde Reformasi
Runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup membawa harapan munculnya pemerintahan yang demokratis. Hal itu tercermin dari kebebasan mendirikan partai politik. Termasuk didalamnya partai-partai Islam. Hal ini memengaruhi ulama untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu sesuai dengan posisinya.[14]
Pemilu 1999 telah membawa ulama ikut berperan kembali secara mandiri di dalam pemerintahan, sehingga beberapa ulama telah duduk di legislatif. Sampai pada pemilu 2004, serta pemilihan langsung presiden/wakil presiden 5 juli 2004, peran ulama dalam politik terus berlanjut.[15]
2 komentar:
Nice :D
OKEY TERIMAKASIH MAKALAHNYA BERGUNA SEKALI
Posting Komentar